Militer Diminta DPR AS Untuk Amankan Kode Nuklir yang Dipegang Trump
Jakarta - Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat sudah bersiap untuk kembali mencoba melalukan memakzulkan Presiden Donald Trump kalau beli tidak secepatnya mundur dari jabatannya, setelah kerusuhan yang terjadi di gedung Capitol AS. Di tengah rencana pemakzulan tersebut, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi memerintahkan kepada jenderal top AS tentang cara mencegah Trump untuk mengakses kode peluncuran nuklir di hari-hari terakhir masa jabatannya.
Perubahan yang luar biasa terjadi pada saat menjelang dua hari setelah Trump mendesak segerombol pendukung dirinya untuk melakukan aksi di Gedung Capitol AS. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam kericuhan di mana kerumunan orang membobol gedung Kongres tersebut.
"Keadaan Presiden Donald Trump yang tidak terkendali ini sangat berbahaya sekali," kata Pelosi di sebuah pernyataan, tepat sebelum pembicaraan conference call dengan sesama politikus Demokrat bertujuan untuk membahas rencana memakzulkan mendakwa Trump.
"Jika Presiden tidak mau melepaskan jabatannya dalam waktu dekat ini tanpa paksaan sama sekali, Kongres akan melanjutkan tindakan kita," imbuhnya seperti dilansir kantor berita Reuters dan Channel News Asia, Sabtu (9/1/2021).
Pelosi memberitahu bahwa dia telah mendapat jaminan dari Jenderal Angkatan Darat Mark Milley selaku ketua Kepala Staf Gabungan, bahwa ada pengamanan jika saja Trump nekat melakukan peluncurkan senjata nuklir.
Disamping itu presiden AS memiliki akses ke kode yang dibutuhkan untuk pembakkan senjata nuklir, tidak ada pejabat tinggi militer atau keamanan nasional yang menyatakan keprihatinan secara terbuka tentang kondisi mental Trump terkait senjata nuklir.
Kantor Milley mengatakan bahwa Pelosi telah memprakarsai conference call itu serta mengatakan jenderal tersebut "menjawab pertanyaannya mengenai proses otoritas komando nuklir."
Sementara itu, mayoritas Demokrat terlihat tampak udah sangat siap untuk memulai proses pemakzulan jika Wakil Presiden Mike Pence dan Kabinet Trump bersikeras menolak untuk mengaktifkan Amandemen ke-25 Konstitusi AS, yang memungkinkan mereka untuk mencopot seorang presiden yang tidak dapat menjalankan tugasnya.
Menurut seorang penasihat kepada Reuters, Pence menentang langkah yang diusulkan itu.
Setidaknya satu Senator dari Partai Republik, Ben Sasse dari Nebraska, mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk mendukung proses pemakzulan (impeachment).
Sasse, sosok yang selalu mengkritik Trump, mengatakan kepada CBS News jikalau dia "pasti akan mempertimbangkan setiap pasal pemakzulan karena presiden itu mengabaikan sumpah jabatannya."
Akan tetapi, walaupun DPR memakzulkan Trump, keputusan untuk mencopotnya akan jatuh ke tangan Senat yang dipegang oleh Partai Republik, yang telah menyelamatkannya dari pemakzulan sebelumnya. Menjelang berakhirnya masa jabatan Trump pada tanggal 20 Januari yang akanmendatang dan Senat dijadwalkan akan reses hingga 19 Januari, prospek penggulingan yang sebenarnya tampaknya tidak mungkin
Mencopot seorang presiden AS membutuhkan mayoritas dua pertiga di Senat. Pemimpin Mayoritas Senat Republik, Mitch McConnell belum mengomentari kemungkinan pemakzulan Trump.
Akurat ! Ramalan Mbak You Setelah Pesawat Jatuh Bikin Kaget Netizen
Sumber : Detik.com
